Vaksinasi Covid-19 di OKUS Ditunda

MUARADUA – Wacana Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) serentak diberbagai wilayah di seluruh Indonesia yang bakal digelar pada tanggal 14 Januari mendatang nampaknya tidak dilaksanakan secara merata.

            Sepertinya halnya untuk diwilayah Kabupaten OKU Selatan. Pelaksanaan Vaksinasi tahap awal yang semula dijadwalkan pada tanggal 14 Januari resmi ditunda.

            Dimana untuk pelaksanaan Vaksin Covid-19 perdana di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hanya akan diikuti oleh 4 Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota yang ada.

            Adapun untuk pelaksanaan Vaksin perdana tersebut yakni hanya diikuti oleh Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten Ogan Ilir (OI). Sementara 13 Kabupaten lainnya termasuk kabupaten OKU Selatan ditunda dan belum akan dilaksanakan Vaksinasi.

            Hal ini sebagaiamana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan, dr. Meri Astuti, MM, melalui Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Umu Manazilawati, SKM, saat diwawancari Harian OKU Selatan (HOS), Senin (11/1).

            Dikatakannya, berdasarkan hasil dengan rapat persiapan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes), maka ada update informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

            Diantaranya, terangnya yakni pelaksanaan vaksinasi tahap 1 difokuskan pada ibu kota provinsi dan kabupaten kota sekitar. Terkait ini sudah disampaikan bahwa untuk Provinsi Sumsel yang akan dilakukan vaksinasi pertama adalah 4 kabupaten, kota, yaitu kota Palembang, Banyuasin, OI dan OKI.

            “Penundaan itu berkemungkinan dilakukan untuk mencegah resiko terjadinya reaksi setelah dilakukan Vaksinasi. Maka untuk itu OKU Selatan belum terpilih untuk pelaksanaan pertama Vaksinasi Covid-19 karena jaraknya jauh dari pusat kota Provinsi,” jelasnya.

            Dengan begitu, terangnya jadi untuk diwilayah Kabupaten OKU Selatan pelaksanaan vaksinasi untuk sementara ini ditunda sampai pada batas waktu yang belum ditentukan, karena masih menunggu hasil reaksi dari Kabupaten yang hendak mengikuti vaksin ini nantinya.

            “Kalau di OKU Selatan dilaksanakan juga, maka tahap awal ini seluruh penerima Vaksinias pada tenaga kesehatan sebanyak 1557 Jiwa yakni terdiri dari 19 Puskesmas 1 Klinik Polres, RSUD Muaradua dan Dinas Kesehatan,” tandasnya. (Dal)

BERITA TERKINI

Enos Bagikan 1000 Paket Sembako

MARTAPURA,OKUTIMURPOS.COM - Pemkab OKU Timur melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten OKU Timur menyerahkan bantuan paket sembako Ramadhan 1442 H.Penyerahan sembako...

Kemenag Ukur Arah Kiblat dan Beri Sertifikat

MUARADUA,OKUTIMURPOS.COM – Memasuki bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah tahun 2021, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OKU Selatan memberikan pelayanan pengukuran arah kiblat secara...

Harga Daging Tembus Rp 140 ribu

MUARADUA,OKUTIMURPOS.COM – Selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah ini harga daging sapi melonjak tinggi hingga mencapai Rp 140 ribu /kg.

Kades Terpilih Tak Boleh Rangkap Jabatan

MARTAPURA,OKUTIMURPOS.COM - Kepala Desa (Kades) yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 tidak boleh rangkap jabatan. Hal ini berdasarkan...

Enos Bagikan 1000 Paket Sembako

MARTAPURA,OKUTIMURPOS.COM - Pemkab OKU Timur melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten OKU Timur menyerahkan bantuan paket sembako Ramadhan 1442 H.Penyerahan sembako...

Kemenag Ukur Arah Kiblat dan Beri Sertifikat

MUARADUA,OKUTIMURPOS.COM – Memasuki bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah tahun 2021, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OKU Selatan memberikan pelayanan pengukuran arah kiblat secara...

Harga Daging Tembus Rp 140 ribu

MUARADUA,OKUTIMURPOS.COM – Selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah ini harga daging sapi melonjak tinggi hingga mencapai Rp 140 ribu /kg.

Kades Terpilih Tak Boleh Rangkap Jabatan

MARTAPURA,OKUTIMURPOS.COM - Kepala Desa (Kades) yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 tidak boleh rangkap jabatan. Hal ini berdasarkan...