Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran kepada Komisi III DPR RI

OKUTIMURPOS.COM,Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM ajukan anggaran sekitar 55 milyar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (07/06) siang di Gedung DPR RI, Jakarta.
“Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi,” ujar Eddy. Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.
Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan. “Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?,” tanyanya. Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. “Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus. Kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya,” ucap Rano.
Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin. “Prosedurnya adalah calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemohon Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM, dan dokumen perkaranya,” ujar Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dwi Rahayu Eka Setyowati pada kesempatan terpisah.
Sementara itu, Bantuan Hukum Non Litigasi nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. “Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di Luar Pengadilan, dan Drafting Dokumen Hukum,” papar Dwi.
Selain Penegakan Hukum Nasional, poin lain dalam Prioritas Nasional ke-7 adalah Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Sementara itu Prioritas Nasional lainnya adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. (Laila)

BERITA TERKAIT

BPJS Kesehatan Gerak Cepat Tangani Kasus Penawaran Data di Forum Online

OKUTIMURPOS.COM,Jakarta – Beredarnya informasi adanya data yang ditawarkan di forum online...

Partai Demokrat Masuk 3 Besar Elektabilitas Tertinggi, AHY Layak Jadi Capres

OKUTIMURPOS.COM,LAHAT - Perkumpulan Kader Bangsa bekerjasama dengan Akar Rumput Strategic Consulting merilis...

PWI Pusat Larang Wartawan dan Para Pengurus PWI di Semua Tingkatan Meminta THR

OKUTIMURPOS.COM, JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengingatkan para wartawan, khususnya anggota...

HUKUM & KRIMINAL

Penyiram Air Keras Guru TK Ingin Lari ke Papua

OKUTIMURPOS.COM, PALEMBANG – Usai sudah pelarian Sukarji (34) pelaku penyiraman air keras terhadap seorang guru TK/PAUD bernama Meli Handayani (27), di Desa...

Kemenag Louncing Program Opsi Haji Sersan

OKUTIMURPOS.COM,MUARADUA - Dalam rangka mewujudkan good and clean government, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OKU Selatan...

Pilkades Serentak, Bupati Minta Panitia Netral

OKUTIMURPOS.COM,MUARADUA – Bupati Kabupaten OKU Selatan, Popo Ali, M. B. Commerce meminta kepada semua panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkadas) serentak tahun...

BERITA TERKINI

Penyiram Air Keras Guru TK Ingin Lari ke Papua

OKUTIMURPOS.COM, PALEMBANG – Usai sudah pelarian Sukarji (34) pelaku penyiraman air keras terhadap seorang guru TK/PAUD bernama Meli Handayani (27), di Desa...

Kemenag Louncing Program Opsi Haji Sersan

OKUTIMURPOS.COM,MUARADUA - Dalam rangka mewujudkan good and clean government, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OKU Selatan...

Pilkades Serentak, Bupati Minta Panitia Netral

OKUTIMURPOS.COM,MUARADUA – Bupati Kabupaten OKU Selatan, Popo Ali, M. B. Commerce meminta kepada semua panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkadas) serentak tahun...

Dinas Capil Cetuskan Program Satu Hari

OKUTIMURPOS.COM,MUARADUA – Guna meningkatkan pelayanan terintegrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) OKU Selatan mencetuskan terobosan baru dengan “Tema Selesai Satu Hari”...

Ketua Dewan Pers dan Ketua PWI Pusat Hadiri HPN dan Porwada PWI Sumsel di Banyuasin

OKUTIMURPOS.COM,PALEMBANG - Ketua Dewan Pers Prof Dr M Nuh PhD dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari memastikan...

Dandim 0403/OKU Safari Subuh di Masjid Annur EAB Karang Sari

BATURAJA,OKUTIMURPOS.COM - Dandim 0403/OKU Letkol (ARH) Tan Kurniawan, SAP, M.I.Pol, mengikuti solat subuh berjemaah di Masjid Annur Elmaarif Billah (AEAB) Perumahan Karang...

Media Gathering BPJS Kesehatan dan PWI Lahirkan Juara Baru

OKUTIMURPOS.COM - Media gathering BPJS Kesehatan-PWI Sumsel yang digelar selama dua hari di Victory Badminton Hall, Senin-Selasa (7-8/6) mempertandingkan cabor bulutangkis dan...

Kehormatan Direnggut Kakak Ipar

OKUTIMURPOS.COM, ULU OGAN - Entah apa yang ada di benak Aji Saputra. Seharusnya, pria 23 tahun yang berprofesi sebagai petani di Desa...

Pemkab Terima 200 Unit Bantuan Bedah Rumah

OKUTIMURPOS.COM, MUARADUA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) ditahun 2021 ini menerima kuota bantuan...

Zona Orange, Jambore Purna Paskibra Tetap Dilaksanakan

OKUTIMURPOS.COM, Baturaja - Meski masih berstatus Zona Orange penyebaran covid - 19 dan diharuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bersekala Mikro (PPKM),...

Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran kepada Komisi III DPR RI

OKUTIMURPOS.COM,Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM ajukan anggaran sekitar 55 milyar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)...

KETIKA FOTO BICARA

Penyiram Air Keras Guru TK Ingin Lari ke Papua

OKUTIMURPOS.COM, PALEMBANG – Usai sudah pelarian Sukarji (34) pelaku penyiraman air keras terhadap seorang guru TK/PAUD bernama Meli Handayani (27), di Desa...

Kemenag Louncing Program Opsi Haji Sersan

OKUTIMURPOS.COM,MUARADUA - Dalam rangka mewujudkan good and clean government, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten OKU Selatan...